Seorang perempuan yang tergabung dalam paguyuban Dungus Tamiang mengolah bambu alam menjadi produk perlengkapan rumahan. | Andika Wahyu/Antara

Fokus APBN Dialihkan

Perekonomian bisa tertahan pada nol hingga 2,5 persen.

JAKARTA -- Pemerintah meluncurkan sejumlah kebijakan guna menahan pukulan yang dialami perekonomian nasional akibat pandemi Covid-19. Salah satu cara yang ditempuh adalah memangkas belanja pusat dan daerah nonprioritas dan mengalihkannya ke hal-hal yang mendesak saat ini.

 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kementerian dan pemerintah daerah mengalihkan sebagian belanja di APBN dan APBD untuk tiga pos utama, yakni upaya pengendalian Covid-19, penyaluran bantuan sosial, dan pemberian insentif bagi pelaku usaha dan UMKM. "Anggaran perjalanan dinas, rapat-rapat, pembelian barang yang tidak prioritas untuk dipangkas," kata Jokowi dalam sambutan pembukaan rapat terbatas, Jumat (20/3).

 

Jokowi menyebutkan, fokus belanja untuk tiga pos di atas diharapkan mampu menahan laju perlambatan perekonomian nasional. "Penyebaran pandemi global tidak hanya berisiko pada kesehatan masyarakat, tapi juga besar ke ekonomi dunia. Ekonomi dunia akan turun dari 3 persen ke 1,5 persen atau mungkin lebih dari itu. Indonesia yang 5-5,4 persen juga akan alami penurunan," ujar Jokowi.

SEBARAN COVID

PER DAERAH

Sumber: kawalcovid.id

Sejauh ini, dampak perekonomian dari pandemi Covid-19 yang paling kentara terlihat dari pergerakan bursa saham dan kurs rupiah terhadap dolar AS.  Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada Jumat (20/3) sempat terkoreksi 4 persen dan menyentuh level 3.900 meski kemudian berhasil ditutup menguat 2,18 persen ke posisi 4.194,94.

 

Kurs tengah Bank Indonesia pada Jumat (20/3) pagi juga menunjukkan nilai tukar rupiah melemah menjadi Rp 16.273 per dolar AS dan kemudian berujung pada kisaran Rp 15.900 pada sore hari.

 

Sementara, pada Jumat (20/3) sore, sudah ada 269 kasus positif Covid-19 di Indonesia dengan 17 pasien di antaranya dinyatakan sembuh dan 32 orang lainnya meninggal dunia. Jumlah itu meningkat dari 309 orang positif dan 25 kematian sehari sebelumnya.

Penyebaran pandemi global tidak hanya berisiko pada kesehatan masyarakat, tapi juga besar ke ekonomi dunia. Ekonomi dunia akan turun dari 3 persen ke 1,5 persen atau mungkin lebih dari itu. Indonesia yang 5-5,4 persen juga akan alami penurunan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mencatat, setidaknya ada Rp 62,3 triliun anggaran belanja kementerian/lembaga (K/L) dapat direalokasi untuk penanganan Covid-19. Total tersebut terkait perjalanan dinas, belanja barang non-operasional, honor, hingga output cadangan.

 

Anggaran tersebut akan direalokasikan untuk tiga fokus pemerintah dalam penanganan Covid-19 sesuai dengan arahan Presiden, di antaranya penanganan kesehatan, pemberian perlindungan kepada masyarakat miskin, dan membantu dunia usaha. "Kementerian/lembaga akan lakukan penyesuaian untuk membiayai tiga prioritas," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers melalui live streaming, Jumat (20/3).

 

Kemenkeu juga telah meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) ataupun K/L lain yang memiliki anggaran besar untuk memperpanjang pelaksanaan kegiatan atau bersifat multiyears. Dengan begitu, beban belanja K/L tersebut tidak menumpuk pada 2020 saja. "Asal tidak korupsi, ini bisa dilindungi dari sisi tata kelola. Ini kita komunikasikan dengan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) di tengah situasi Covid-19 yang luar biasa ini," kata Sri.

Menurut dia, apabila dampak Covid-19 bisa ditangani dengan cepat, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih mampu menyentuh empat persen. Hal itu mempertimbangkan seberapa lama penyebaran Covid-19 berlangsung dan kemungkinan karantina wilayah alias lockdown di berbagai negara, termasuk Indonesia.

 

Diperhitungkan juga faktor nilai perdagangan Indonesia dengan Cina, besaran dampak ke industri pariwisata, hingga disrupsi dalam bidang tenaga kerja, seperti pemutusan hubungan kerja (PHK). Harga minyak Indonesia (Indonesia Crude Price/ ICP) turut dimasukkan sebagai pertimbangan skenario pemerintah.

 

Sri menyebutkan, skenario terburuk akan terjadi apabila durasi penyebaran Covid-19 berlangsung tiga sampai enam bulan. Perdagangan internasional bisa turun di bawah 30 persen, industri penerbangan pun merosot 75 persen hingga 100 persen. "Maka, skenario bisa menjadi lebih dalam, pertumbuhan ekonomi bisa 2,5 sampai 0 persen," kata dia.

 

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meminta masyarakat dan pasar untuk tidak panik. Sebab, menurut dia, kini perbankan dan sektor korporasi sudah memiliki tatanan lebih baik, terutama jika dibandingkan situasi krisis pada 1998 maupun 2008. "Harapannya, dengan ketenangan otoritas dan pemerintah, kami berharap penanganan ini bisa dilakukan secara terukur," ujarnya.

SEBARAN COVID

PER DAERAH